Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kota yang bersifat ndependen dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Banda Aceh. Keberadaan KIP di Aceh merupakan bentuk kekhususan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembentukan KIP tidak terlepas dari proses perdamaian di Aceh yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebagai tindak lanjut dari perjanjian tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan khusus kepada Aceh untuk memiliki lembaga penyelenggara pemilihan umum yang disebut Komisi Independen Pemilihan (KIP).

Sejalan dengan ketentuan tersebut, KIP Kota Banda Aceh dibentuk pada tahun 2006 sebagai bagian dari penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota di Aceh. Sejak saat itu, KIP Kota Banda Aceh telah menyelenggarakan berbagai pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara demokratis, transparan, dan profesional, mulai dari Pemilihan Kepala Daerah tahun 2006 hingga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada periode-periode berikutnya.

Dalam perkembangannya, KIP Kota Banda Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di Kota Banda Aceh.